Polemik Pentaludan Jalan di Bebuak, Timbulkan Bantah Membantah Kasta NTB VS Kabid Bina Marga

 

LOMBOK TENGAH, NTB -  Polemik pentaludan jalan di Desa Bebuak Kecamatan Kopang Lombok Tengah NTB, timbulkan pernyataan saling membantah antara LSM Kasta NTB dan Kabid Bina Marga PUPR Lombok Tengah. 

Hal itu berawal dari giat audiensi yang dilakukan oleh Kasta NTB pada senin 6/6/2022 di Kantor PUPR Lombok Tengah berkaitan dengan kegiatan pentaludan jalan Bebuak-Pengkores sepanjang sekitar 2.2 Km. 

Pada kegiatan pentaludan jalan yang dikerjakan oleh CV.Purwantara dengan total panjang 4.3 Km dengan nilai Rp.9.3 Miliar tersebut, ada lahan milik warga seluas sekitar 15 are yang ikut terkena proyek talud. 

Nah lahan 15 are itulah yang oleh masyarakat yang didampingi Kasta NTB untuk diselesaikan secara musyawarah, seperi apa formula penyelesainya agar tidak merugikan semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat tanpa harus dipublikasi di media. 

Namun muncul pernyataan Kabid Bina Marga PUPR Lombok Tengah,  Zulkarnaen disalah satu media yang menyatakan kalau warga mencaplok tanah pemerintah. 

Atas hal itu, Presiden Kasta NTB, Lalu Wink Haris pada senin 6/6/2022 seperti dikutip www.talentafmnews membantah adanya pencaplokan tanah pemerintah oleh rakyat. 

Karena sejatinya lahan tersebut adalah milik rakyat yang bisa dibuktikan dengan alashak kepemilikan baik itu melalui SPPT maupun sertifikat.

Masyarakat meminta tali asih jelas LWH akronim dari pria gondrong ini, karena ada konsekuensi dengan retribusi perpajakan yang harus mereka  bayar jika peralihan lahan itu dilakukan oleh pemerintah tidak melalui prosedur.

"Misalnya melalui prosedur hibah dan sebagainya, begitu maksudnya,"jelas LWH.

Untuk itu lanjut LWH, pihaknya bersama masyarakat meminta hal tersebut diformalkan dalam bentuk apa, salah satu yang ditawarkan masyarakat bisa dengan tali asih. Hal itu agar kewajiban pajak yang ditanggung selama ini oleh masyarakat secara yuridis dan secara hukum bisa mereka sampaikan ke BPN.

"Harapanya agar masyarakat tidak lagi ditagih (pajaknya), sebab lahan mereka sudah dikuasi orang lain tetapi bayar pajak setiap tahun, kan masak begitu,"tandas LWH.

Untuk itu lanjut LWH, pihaknya tidak menawarkan dalam bentul ganti rugi, karena itu harus melalui proses appraisal dan sebagainya namun menawarkan melalui tali asih yang bisa dibicarakan nominalnya.

Jadi tandas LWH, pernyataan Kabid Bina Marga yang menyebut masyarakat mencaplok tanah pemerintah adalah pernyataan yang ngawur.

" Sangat ngawur pernyataan itu dan saya bantah itu! Saya bantah atas klaim bahwa masyarakat melakukan pencaplokan atas lahan milik pemerintah,"tegas LWH.

LWH mepertanyakan apa dasar pemerintah mengklaim kalau lahan itu miliknya, sementara yang sekitar 15 are lahan itu selama ini dibawah pemguasaan masyarakat diatas alas hak baik berupa SPPT dan sertifikat.

Menanggapi hal tersebut, Kabid Bina Marga PUPR Lombok Tengah, Zulkarnaen pada selasa 7/6/2022 seperti dikutip prayapost.net membantah dirinya telah menyatakan masyarakat mencaplok tanah milik pemerintah.

"Tiang minta maaf dan meluruskan, tidak benar dan tidak pernah tiang mengatakan masyarakat mengambil tanah jalan,"kata Zulkarnaen.

Zukarnaen menjelaskan, ada 2 orang masuk keruanganya pada senin 6/6/2022 dan menanyakan masalah rapat atau audiensi yang dilakukan Kasta NTB karena mereka berdua tidak mengikuti sampai selesai

"Tiang jawab, hasil rapat tadi akan disampaikan ke pimpinan tiang dan Pak Ketua (Lalu Wink.Haris) sendiri sempat berbicara dengan pimpinan ( Kadis PUPR)  dan minta waktu sampai hari kamis (memberikan jawaban),"jelas Zulkarnaen.

Kedua orang yang keruanganya itu lanjut Zulkarnaen, menanyakan nilai kontrak dan panjang jalan yang ditangani berkaitan dengan persoalan tersebut.

"Tiang ditanya terus dan tidak banyak tiang memberi komentar, keliatan yang satu orang agak marah dan langsung keluar ruangan. Dan (saya) curiga berita yang ditayang tidak sesuai dengan yang disampaikan, teryata benar,"terang Zulkarnaen.

"Sekali lagi tiang mohon maaf yang sebesar-besarnya, gara-gara tulisan berita ini, tiang dimarah Pak Sekda, tapi sampun dijelaskan semua hasil rapat,"pungkas Zulkarnaen.